Konsep Segresasi pada Masa Kolonialisme Hindia Belanda Berdasarkan Perspektif Hukum

Penulis: Rigel Oktavian | Bagaimana implikasi konsep segregasi di masa kolonialisme Hinda-Belanda apabila ditinjau dari sudut pandang hukum?

Dewasa ini, kita mengetahui bahwa sejarah di Indonesia pada masa penjajahan kolonial di Hindia Belanda merupakan salah satu bagian sejarah di Indonesia yang tidak akan terlupakan. Konsep hukum dan pemerintahan dari penjajahan di Hindia Belanda, sebenarnya ditetapkan setelah tahun 1907, pasca Pax-Nederlandica. Pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda menetapkan tiga peraturan perundangan-undangan, yang sebelumnya pada abad ke-19 ditetapkan melalui hukum Belanda, yaitu hukum yang mengatur masyarakat kolonial Hindia Belanda, yang terdiri Indische Staatsregeling, Regeling Reglement, dan Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie.

Hukum di Hindia Belanda selalu silih berganti, berubah dimulai dari masa Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, Regeling Reglement, hingga Indische Staatsregeling. Pembentukan ini juga dihadiri dengan terbentuknya hukum pidana dan hukum perdata di Hindia Belanda atau di dalam Bahasa Belanda yaitu, Wetboek van Staftrecht dan Burgerlijk Wetboek, tetapi terjadi pembagian kembali pada stratifikasi masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Hukum di Hindia Belanda yang diatur untuk berpihak ke masyarakat Belanda dan Kaum Bangsawan. Sedangkan, secara objektif, kita menyadari bahwa masyarakat Hindia Belanda kaum bawah tidak mempunyai produk hukum yang berpihak kepada mereka. Ironisnya, jika mereka mempunyai kasus hukum, biasanya ditangani oleh seorang prokol bambu atau tetua adat di tempat tinggal masing-masing.

Terlebih, ketika penetapan Pasal 163 IS yang menyebutkan dan mengatur bahwa pembagian masyarakat berdasarkan kelas sosial, terdiri dari masyarakat golongan pertama, yaitu Eropa, golongan kedua, yaitu oriental atau Timur Jauh, dan masyarakat golongan ketiga, yaitu pribumi atau orang Indonesia. Dampak kolonialisme ini memang buruk terpaling dengan dampak dari penetapan hukum pidana ala Belanda di Hindia Belanda. Kita melihat pada saat itu, sekitar tahun 1920 -1930an, konsep ini semakin jelas. Sebagai contoh, ketika orang pribumi masuk ke sebuah klub malam atau ke bioskop, mereka biasanya ditolak untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, dikarenakan mereka berasal dari golongan kaum rendahan. Kita dapat melihat contoh lain melalui film Oeroeg, dimana sang tokoh Oeroeg, ketika berkunjung ke bioskop, ia dipaksa untuk menonton film dengan layar terbalik, daripada masyarakat Belanda yang menikmati film tersebut tanpa ada masalah.

Segala upaya dari anggota Volksraad dari kaum pribumi, khususnya melalui kaum cendekiawan dan bangsawan menolak konsep dari Pasal 163 IS, tetapi selalu ditentang dari anggota lain, yang berasal dari golongan orang Belanda. Selain itu, konsep dari segregasi dapat dilihat melalui contoh, yaitu adanya sebuah plang besar yang diletakkan di sebuah bangunan gaya kolonial di suatu jalan di Surabaya, bertuliskan“Verboden voor Honden en Inlander” atau jika diterjemahkan adalah “Priboemi dan Andjing Dilarang Masoek”. Segregasi juga terlihat jelas melalui kebijakan Politik Etnis yang diterapkan pemerintah kolonial pada masyarakat Indonesia, yang menyebabkan efek samping yang besar. Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia, dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi masyarakat Indonesia, untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap Pemerintah Kolonial.

Politik Etnis memberikan kesempatan bagi sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat, mengenai kebebasan dan demokrasi. Dengan diberlakukannya kebijakan politik etnis dari pemerintah kolonial di Hindia Belanda, selain memberikan dampak buruk, ternyata dapat memberikan dampak positif, yaitu tumbuhnya kesadaran akan berpolitik dan penegakan hukum yang lebih berkuasa. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem yang meringankan pihak pribumi, sebagai contoh, masyarakat pribumi dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri, seperti ke Belanda, dan dibuatnya sekolah dan universitas di Indonesia atau Hindia Belanda. Sebenarnya, penerapan dari Pasal 163 IS adalah tidak lain dari politik kolonial untuk melegitimasi kekuasaan Belanda di Indonesia. Pemberlakuan Pasal 163 IS juga berdampak pada sistem hukum perdata dan pidana di Indonesia, khususnya jika kita mengkaji tinjauan Pasal 163 IS jo Pasal 131 IS yang merupakan landasan hukum yang sudah terkodifikasi melalui Pasal 163 IS, jika kita pahami adalah:

Hukum Perdata dan Dagang

Hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu kitab undang-undnag. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordansi).

Untuk Golongan Bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing

Jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.

Orang Indonesia Asli dan Orang Timur Asing

Sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa, penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu. 

Namun, untuk saat ini Pasal 163 IS sudah tidak berlaku di Indonesia, dikarenakan pasal ini sudah dicabut melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 dan berlaku tanggal 1 Januari 1967. Pasca dicabutnya dari Pasal 163 IS, kodifikasi hukum perdata dan pidana mulai diatur dengan menerapkan pluralisme. Tetapi, karena produk hukum di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum, maka belum ada dasar hukum yang dapat mengatur dengan pasti diskriminasi ras di Indonesia, walaupun terdapat produk hukum yang menjelaskan secara pasti, di antaranya telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (4), Pasal 28I ayat (2). Masing-masing dari pasal tersebut menyatakan:

  • Pasal 26 ayat (1): “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”
  • Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
  • Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
  • Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  • Dan ayat (4): “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”
  • Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Maka, sebagai sebuah kesimpulan, walaupun suatu konsep segregasi itu ditetapkan melalui ketetapan hukum di Hindia Belanda oleh pejabat Belanda yang bertindak semena-mena, tetapi asas hukum dari Pasal 163 IS dapat menghantarkan dasar hukum yang pluralis di Indonesia, tanpa campur tangan diskriminasi rasial.

Daftar Pustaka   
  • ​​Qamar, Nurul. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat). Jakarta Timur : Sinar Grafik.
  • S., Hesti Armiwulan. (2013). Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa. Yogyakarta : Genta Publishing.
  • Sayogi, Frans. (2013). Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan Hak Asasi Manusia Universal. Tangerang : Trans Pustaka.
  • Suhardana, F.X. (2001). Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta : PT. Prenhallindo.
  • Westra, Harmen. (1934). De Nederlandsch-Indische Staatsregeling. Gravenhage : M. Nijhoff
0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like