Menyikapi Penguasa Kebenaran di tengah Perkecimpungan Politik

Penulis: Ifang Maulana | Seperti apa penyikapan masyarakat terkait kebenaran di saat berhadapan dengan kasus Ferdy Sambo, Menkominfo, dan Bjorka yang memiliki implikasi di perbincangan hangat?

Belakangan, Indonesia dilanda ‘kegoblokan massal’ dari pihak pemerintah dan masyarakatnya yang tidak koresponden dalam penanganan feedback mereka masing-masing. Sosial media, adalah yang membawa manusia kini ke dalam dunia yang simpang siur bertebar interaksi adu bacot dan ekspansi moral usang perihal tingkat relevansi bermasyarakat. Sebut saja, kasus Ferdy Sambo menjadi sorotan utama dari siaran media yang laku dilahap orang-orang sok berjiwa aktivis dan berhasrat dendam terhadap dunia kepolisian.

Satu kasus yang melibatkan pertarungan internal, bukan saja polisi menembak polisi, namun juga polisi sebagai korban yang diselidiki oleh forensik dari tim kepolisisan, hasil investigasi yang dilaporkan oleh polisi, dan polisi sebagai pelaku yang dipidanakan oleh polisi. Siapa yang menjadi dalang, dan siapa yang pantas disebut sebagai korban, akan selalu mengarah kepada polisi. Kasus yang tidak hanya permasalahan di TKP, melainkan juga permasalahan terkait bagaimana kejadian tersebut disiarkan, transparansi yang dilakukan dari kubu-kubu yang satu golongan dengan pihak yang terlibat di TKP.

Dengan kondisi seperti itu, masyarakat memutuskan untuk turun tangan dalam penyelidikannya sendiri secara independen, yang tidak bergantung dari bimbingan kepolisian. Kini masyarakat mempunyai kontrol atas penentuan kebenaran. Kekuasaan yang mereka dapatkan ternyata masih berada di penyikapan culture shock yang berlagak ‘si paling bisa mengontrol’. Setiap kali media meliputi pembaharuan informasi lain, selalu saja dihujan badaikan netizen dengan perkataan “Pengalihan isu, tetap kawal Sambo”, dan secara mentah-mentah menolak kebenaran liputan lainnya begitu saja tanpa rasionalisasi yang jelas.

Saya rasa, negara sudah cukup memberi masyarakat kepuasan akan ketidakpercayaan atas pemerintah dan aparat penegak hukum, namun bagaimana masyarakat yang begitu dogmatis akan kondisi ketidakpercayaannya seolah-olah telah membohongi diri mereka sendiri dan orang lain. Sautan “Pengalihan isu, tetap kawal Sambo” adalah bentuk pengekangan mereka yang tidak menerima masukan-masukan terbaru yang bisa saja lebih penting dan memang harus beralih fokus kepada hal tersebut. Maka di keadaan seperti ini, masyarakatlah yang punya kuasa atas kontrol media, dan bagaimana mereka mengontrolnya tidak jauh berbeda seperti perlakuan konspirator pemerintah yang manipulatif dan doktrinatif. Dengan kata lain, bukanlah pemerintah yang mengalihkan isu, melainkan masyarakat sendiri yang memonopoli isu. Bentuk konkritnya adalah kasus peretas pembela kebenaran semu yang menginput namanya sebagai “Bjorka”. Pada kasus ini, masyarakat terlibat perang sipil adu bacot dari kubu yang berkata bahwa Bjorka adalah pahlawan, serta kubu yang berkata bahwa Bjorka hanyalah pengalihan isu yang dibuat-buat oleh pemerentahh. Bayangkan saja betapa chaos-nya situasi simpang siur saat ini.

Fenomena Bjorka nongol sembari Menkominfo telah beberapa kali keselo lidah dalam sebulan terakhir. Pertarungan dunia informatika, dan pertarungan omongan panas netizen, sangat menarik sekali. Seluruh lapisan masyarakat seolah memberi gelar “Juara Satu Pemerintah Tergoblok” kepada Johnny Gerard Plate, S.E sang boomer gaptek menteri dadakan, yang seharusnya memberi perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat, namun malah sekedar beroperasi di frontend ketika kebocoran data terjadi, dan malah sok ingin menjadi RRC wannabe dengan kebijakan embargo sosial media. Bjorka datang sebagai pihak yang bersinggungan dengan kerugian bagi pihak pemerintah, sehingga masyarakat yang resah kini merasa didatangi Malaikat Penyelamat satu itu.

Tak sampai di situ, padahal pengungkapan informasi yang ditebar Bjorka adalah informasi yang ‘bisa anda temui di halaman Wikipedia’ semata. Tidak ada sisi pahlawannya sama sekali, hanya ada sisi kerendahan literasi dari para pemuja nabi palsu mereka. Saya sendiri turut menghargai tindakan Bjorka, bukan dalam hal mengungkapkan dalang pembunuhan Munir, melainkan dalam hal mengungkapkan betapa bodohnya masyarakat NKRI (Negara Kurang Rasional Indonesia). Entah apa intensi yang dia ajukan, ketenarankah, merasa kesepiankah, ingin menjadi pahlawankah, berpihak pada pengalihan isukah, atau yang paling saya percayai adalah sekedar ingin menguji tingkat literasi masyarakat.

Selamat Datang di Era Post-Truth

Berkaca dari kasus tersebut, telah terjadi transisi pembagian kekuasaan atas penentu kebenaran. Kasus-kasus yang berjalan secara simpang siur membawa masyarakat pada bentuk konkrit dari era Post-Truth.

Sebenarnya Post-Truth bukanlah definisi yang cocok untuk menggambarkan situasi ini. Masyarakat bukannya dipeluk justifikasi semu, melainkan kehilangan bentuk justifikasi itu sendiri, namun malah memanfaatkan kehilangannya sebagai alat justifikasi mereka. Dalam artian, masyarakat telah terlempar pada subjektivitas kebenaran dengan metodologi mereka sendiri, hingga apa yang disebut kebenaran tidak lagi dikontrol oleh sang tiran tunggal, melainkan sang tiran yang melebur berganda menjadi individu terpisah.

Dunia propaganda adalah epistemologi politik. Bukanlah apa yang dapat mengatakan benar sebuah kebenaran, melainkan siapa yang berkecimpung di permainan kebenaran, siapa yang menyamar menjadi pemberi kebenaran, dan siapa yang . Manipulasi adalah apa yang telah dipostulatkan dari masyarakat ke pemerintah yang korup, sekaligus ketidaktahuan masyarakat bahwa merekalah yang menciptakan manipulasi tersebut. Ruang demokrasi dianggap sebagai titik awal pengembangan potensi setiap orang untuk menegakkan kebenaran, namun bila ingin konsisten pada postulat awal, demokrasi bukanlah hal yang harus dipercayai begitu saja.

Kepada siapakah kebenaran harus dikuasai? Media kerap dinggap menjadi pahlawan kebenaran, mengungkapkan kasus dzolim para penguasa, namun tidaklah harus kaget bila suatu waktu ternyata media berkecondongan pada kepentingan kampanye, atau bertemu dengan segepok uang dari para penutup mulut. Yang dianggap pemberi kebeneran akan selalu dianggap pemberi kebenaran, dengan begitu, menutupi kebohongan haruslah diperantarai oleh pemberi kebenaran.

Masyarakat diberi kuasa, bertransisi ketika Istana dan Paripurna berada di ambang krisis. Domain ruang publik adalah arena penentu kebenaran, dengan begitu akan menjadi target utama sebagai wayang yang digerakkan dalang manipulator setelah ia jatuh dari kepercayaan publik. Masyarakat bersatu menjatuhkan penguasa, hingga mereka menjadi pengganti kedudukan kekuasaan, kekuasaan yang tak usai dihadapkan konfrontasi satu golongan, yang akan menentukan kebenaran sesungguhnya.

Daftar Inspirasi:
  • Bernays, Edward. 2021. Propaganda: Manipulasi Opini Masyarakat. Jalan Baru Books
  • Chomsky, Noam. 2021. Politik Kuasa Media. Jalan Baru Books
  • Lyotard, Jean-Francois. 2018. Postmodern. Thafmedia
0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like